ada apa ini?

Nasib Petani Garam di Indonesia

Garam. Produk sederhana dan murah. Apalagi, negeri ini dikenal sebagai negeri bahari dengan jumlah pantai melimpah yang panjangnya mencapai 95.181 km. Namun, jangan tertawa jika Indonesia tiap tahun membuang devisa ratusan miliar hanya untuk membeli garam. Tiap tahun, sedikitnya 1,5 juta ton garam harus impor!

Kondisi ini sempat membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad geram. Maklum, tahun 2008 saja devisa yang dibuang mencapai 71,4 juta dolar AS dan tahun lalu (sampai Agustus) mencapai 62,6 juta dolar.

Begitulah bagi para Petani Garam ternyata rasa garam tidak asin, namun sangat pahit dan getir. Bagi mereka masadepan garam pun tidak secerah warna putihnya, namun justru sekelam masa depan mereka.

Sebaliknya bagi para Mafia pengimpor garam, memang benar sesendok garam itu asin, namun sekapal garam rasanya sangat “manis”.🙂 Ada bisnis triliunan per tahun dari impor tanpa berkeringat. Hanya bermodalkan lisensi dan angkat telepon ke India atau Australia dan barang sudah sampai di gudang, daripada bersusah payah membeli garam rakyat.

Bagaimana tidak sejak tahun 2004, kebijakan Menteri Perdagangan dan Industri yang memberikan lisensi import garam kepada para “middle man” yang selama ini justru membeli garam dari petani, hal ini jelas membuat para petani terus terkapar.

Anehnya sampai tahun 2003 ternyata Indonesia masih tercatat sebagai pengekspor garam, namun sejak kebijakan impor garam itu di “release” tahun 2004, produksi garam dalam negeri terus melorot, itu karena petani menjadi kehilangan “insentif” untuk meningkatkan produksinya. Bagaimana tidak, harga yang dipatok para “middle man” di tingkat petani di tekan pada kisaran Rp 325 per Kg, sementara di tingkat konsumen mencapai angka Rp 4000 per Kg.

Saya orang awam, namun dengan logika paling bodohpun, apa yang dapat dilakukan oleh petani garam dengan tingkat penjualan Rp 325 per Kg?? Berbagai upaya untuk menekan Memperindag dengan menetapkan angka Rp 750 per Kg (walau inipun masih jauh untuk mensejahterakan petani) sudah dilakukan oleh Fadel Muhammad, menteri KKP, namun tetap saja harga di jual petani hanya mampu bergerak di angka Rp. 400 per Kg, karena menumpuknya garam impor.

Sebenarnya ada scenario untuk “membunuh” infrastruktur pertanian Garam di Indonesia. Baik melalui lisensi impor, kebijakan harga, pemberdayaan petani yang tidak serius dsbnya.

Namun ternyata ada bisnis besar dari margin dari Rp 325/Kg ke Rp 4000/Kg, yang dinikmati para pengimpor garam tanpa berkeringat, hanya bermodalkan lisensi dari Memperindag. Kebutuhan garam nasional baik untuk konsumsi maupun industri ternyata 3 juta Ton (3000 juta Kg) per tahun. Silahkan dikalikan selisih margin dengan angka itu setelah dipotong transport yang relatif kecil.

Pasalnya adalah “impor garam” dari India, Australia dan China yang membanjir dan pemerintah tidak melindungi petani garam. Contoh paling dekat adalah kebijakan larangan impor 1-2 bulan sebelum dan sesudah panen raya garam pada 2011. Panen raya ini disepakati oleh pemerintah akan terjadi selama Agustus hingga Oktober. Artinya, garam impor dilarang masuk pada periode bulan Juli hingga Desember 2011. Tapi ternyata hingga Agustus, garam impor tetap masuk.

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian beralasan ‘terpaksa’ tetap mengimpor garam karena produksi garam lokal tidak mencukupi. Indonesia baru memproduksi garam sebanyak 58.285 ton dari total kebutuhan yang jumlahnya 1,6 juta ton. Selain itu masalah standar kualitas juga dipersoalkan. Alasan lain adalah Climate Change, pasar bebas dsbnya.

“Kualitas dari garamnya juga harus ada standar dan itu berlaku untuk garam dalam negeri dan luar negeri karena konsumen kita berhak mendapat garam dengan standar,” kata Mari Elka Pangestu.

Saat ini kebutuhan garam nasional mencapai 1,4 juta ton untuk konsumsi rumah tangga dan 1,8 juta ton untuk industri. Berdasarkan catatan tata niaga impor garam saat ini hampir mencapai 76 persen.

Namun alasan Kementerian Perdagangan dinilai klise. Sejumlah kalangan menduga impor garam tetap dilakukan karena adanya permainan mafia impor pangan, bukan akibat kekurangan stok ataupun kualitas garam lokal yang buruk.

Ketua Asosiasi Petani Garam (APG) Syaiful Rahman mengeluh atas ketidakberdayaan pemerintah mencegah garam impor. Dua negara yang paling agresif mengimpor garam ke Indonesia adalah Australia dan India. Jika harga garam lokal sekitar Rp 500 per kilogram, harga garam impor juga tidak berbeda jauh.

Dengan semakin tingginya minat importer mendatangkan garam dari luar negeri menurut Syaiful Rahman membuat garam lokal semakin tidak berdaya.
Syaiful mengatakan, “Garam Australia itu nyampe di Indonesia harganya itu sekitar 600-an, yang dari India berkisar 500, harga garam lokal kita antara 450 sampai 550, nah ini yang sangat memporakporandakan perekonomian para petani garam kita.”

Syaiful Rahman juga menegaskan aturan soal garam sudah dituangkan dalam tata niaga garam sejak 2007, di antaranya meski diperbolehkan menampung garam impor, para importir garam juga diwajibkan membeli sebagian stok garam mereka dari petani lokal dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah untuk kualitas atau KW satu dan KW dua.

“Importir garam itu harus membeli garam kepada petani sesuai dengan harga dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu KW satu 750, KW dua 550, mereka itu melakukan impor sudah diatur waktunya dan kapan mereka dilarang untuk impor,” papar Syaiful Rahman.

Syaiful Rahman berharap pemerintah memperhatikan nasib petani garam lokal karena tanpa adanya serbuan garam impor pun kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Penghasilan para petani garam lokal harus dibagi tiga antara pemilik, penggarap dan buruh.

“Per hektar dia itu bisa menghasilkan garam sekitar 80 sampai 100 ton per musim, per musim normalnya itu 4 bulan, kalau misalkan dia punya margin Rp 100 per kilo, per bulan itu hanya bisa Rp 400 ribu,” jelas Ketua APGASI ini.

Syaiful Rahman juga meyakini ada mafia impor. Selama ini, menurutnya, para petani garam selalu dirugikan dengan kebijakan impor garam itu, termasuk sekarang yang sebenarnya masuk pada musim panen garam.

“Saya pikir, ini kembalikan kepada aturan Kementerian Perdagangan yang ada bahwa tidak boleh ada impor selama panen garam. Kita tetap mengharapkan impor ini dibatalkan,” jelasnya.

Ketika ditanya bagaimana cara mafia impor menguasai perdagangan garam. Syaiful mengaku kurang begitu paham betul. Namun mafia ini sulit diberantas karena kementerian juga terlibat. “Ya (mafia) itu memang ada. Tapi kan kebanyakan itu merupakan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian,” kata Syaiful.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Juni 2011, nilai impor pangan Indonesia menembus US$ 5,36 miliar atau setara Rp 45 triliun. Jumlah ini artinya sudah mencapai 65 persen.

Indonesia saat ini sudah melakukan impor atas 28 komoditi pangan yakni beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, telur, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao dan cabai.

Meski angkanya sudah demikian tinggi, impor tetap dilakukan, sebab banyak pihak yang berkepentingan agar impor pangan tetap berlangsung.

“Masalah impor pangan sudah tersandera banyak kepentingan, mulai dari partai politik, pengusaha dan kepentingan individu. Impor beras, jagung dan kedelai ada mafianya,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur.

Kondisi ini sempat membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad geram. Maklum, tahun 2008 saja devisa yang dibuang mencapai 71,4 juta dolar AS dan tahun lalu (sampai Agustus) mencapai 62,6 juta dolar.

“Silakan teman-teman wartawan menanyakan importir garam di sana. Tanya kenapa pihaknya lebih suka impor. Direktur utamanya pun hadir,” ketus Fadel dalam sebuah seminar. Yang ditunjuk Fadel tak lain perusahaan plat merah, PT Garam, dan dirut yang dimaksud adalah Slamet Urip Irredenta.

Namun, Urip punya kilah. Semua itu akibat mutu garam lokal yang rendah plus biaya angkut tinggi. Benarkah? Menurut harga patokan pemerintah, harga garam kualitas satu Rp350/kg. Faktanya, garam di tingkat petani hanya dihargai Rp250/kg, sementara biaya angkut Rp200/kg. Belum lagi biaya lain-lain.

Tapi, Anggota Presidium Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (A2PGRI), Faisal Badawi punya jawaban menarik. PT Garam ternyata enggan menyerap garam rakyat. Tahun 2009 contohnya. Dari tiga kabupaten di Madura (Sampang, Pamekasan dan Sumenep), PT Garam hanya menyedot 10% dan 90% sisanya oleh swasta.

“Kami malah bersyukur PT Garam hanya menyerap 10%. Karena harganya murah dan pembayaranya lama. Sementara swasta membeli sesuai patokan Rp350/kg,” katanya.
Pertanyaannya, bagaimana swasta malah lebih patuh dari BUMN soal harga patokan? Nampaknya, impor memang lebih menguntungkan. Padahal, Kementerian KP punya program emas: tahun 2012 swasembada garam konsumsi dan tahun 2015 swasembada garam industri. Mampukah jika mentalitas impor lebih mengemuka, termasuk BUMN

Menteri Kelautan dan Perikana Fadel Muhammad juga pernah mencurigai adanya permainan para mafia terkait maraknya impor ikan. Para mafia itu beroperasi di Jakarta, Medan, dan Surabaya, yang melibatkan pengusaha lokal yang bekerjasama dengan pengusaha asing dari China.

“Menurut saya ada indikasi (permainan), karena setelah saya teliti 13 perusahaan importir ini dimiliki 3-4 orang. Saya curiga ada mafia, di mobil saya ada nama PT-PT nya,” kata Fadel beberapa waktu lalu.

Soal dugaan mafia impor juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo. DPR bahkan mengancam akan membongkar mafia impor ini. Tidak hanya dalam kasus impor garam dari India saja, tapi DPR akan menyoroti berbagai impor yang dikuasai mafia, serta banyak merugikan para petani kecil ini.

“Kami akan membongkar mafia impor dan permainan kartel garam. Negeri ini semua sudah tergantung kepada asing. Negeri ini sudah dikuasai mafia, beras, daging, kedelai, gula, garam semua sudah dikendalikan kartel,” ungkap Firman.

Mafia impor sebenarnya tidak hanya terjadi pada komoditi pangan saja, tapi juga hewan ternak, minuman keras, barang elektronik, bahan bakar minyak (BBM), logam dan lain sebagainya.

Solusi

Fadel optimistis Indonesia bisa menaikkan produksi garam dari dalam negeri, setidaknya pada tahun depan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu telah dibuat program sampai tahun 2013 bagi garam rumah tangga, sementara untuk garam industri baru tahun 2014.

Fadel memprediksikan, Indonesia bisa memproduksi sekitar 1,4 Juta ton garam. Sementara dalam negeri membutuhkan garam konsumsi sebanyak 1,6 juta ton.

Kalau kita bisa produksi 1,4 juta ton atau katakanlah 1,2 juta ton saja, maka sisanya 400.000 ton] bisa kita impor,* kata Fadel.

Tiga langkah

Sebelumnya Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menjabarkan tiga langkah solusi yang bisa diambil pemerintah dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan jumlah produksi garam yang dihasilkan petani garam dalam negeri.

Diperlukan kesungguhan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan atas usaha garam nasional, kata Koordinator Program Kiara, Abdul Halim, di jakarta, akhi rpe-kanlalu.

Menurut Abdul Halim, terdapat tiga upaya sistematik yang bisa dilakukan dan dijadikan solusi, yaitu pertama mengidentifikasi berbagai sentra produksi garam berdasarkan karakteristik wilayah dan kondisi ekologisnya.

Upaya kedua, lanjutnya, adalah dengan menata ulang peta produksi, distribusi, dan konsumsi garam termasuk dalam hal menentukan berapa jumlah kebutuhan konsumsi garam nasional.

Adapun upaya ketiga, ujar dia, adalah dengan melakukan pember-dayaan dan penyerapan hasil produksi garam petani lokal dengan insentif dan harga yang lebih baik.

Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa keputusan untuk melaksanakan swasembaga garam seperti program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga harus dilaporkan kepada publik secara berkala.

Abdul Halim memaparkan, program Pugar yang sudah berjalan sejak Januari 2011 itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.O6/MEN/2OU tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011.

Menurut dia, Pugar harus dievaluasi secara mendalam mulai dari sasaran hingga indikator keberha silannya termasuk rintangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal ini ditujukan agar program tersebut tidak berorientasi proyek dan menjadi sarang korupsi, melainkan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat serta pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan, katanya.

Sebagai tahap awal, Pugar 2011 dilaksanakan di 40 kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 90 miliar. Pemberdayaan petani garam dengan upaya menggairahkan produksi garam rakyat diharapkan bisa mengangkat sebagian besar kelompok miskin yang ada di sekitar pantai. Saat ini sentra garam yang ditetapkan pemerintah adalah Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo, dan sentra penyangga di sebanyak 31 kabupaten/kota

Ada sembilan kabupaten yang terpilih dari 40 daerah penghasil garam, di antaranya Indramayu, Cirebon, Pamekasan, dan Kupang yang menjadi fokus pemberdayaan.

Kementerian KKP meminta pemerintah daerah mengembangkan garam rakyat. Kami optimistis melalui upaya pemberdayaan petani garam, dengan memberikan harga Rp750 per kilogram bisa menumbuhkan semangat bekerja dan berproduksi dari pelaku usaha di sentra produksi garam.

Kesimpulan saya, negeri ini memang sungguh-sungguh tidak berdaulat. Kebijakannya sangat menyakiti rakyat. Sebagaimana yang kita perjuangkan mengenai kekuatan komunitas dan pendidikan, sejatinya para asosiasi dan koperasi tidak hanya melakukan advokasi namun secara bersama melakukan pemberdayaan komunitas petani garam melalui pendidikan berbasis potensi pantai dan kelautan untuk menjamin keberlangsungan pertanian garam rakyat.

Dikutip dari berbagai sumber

Harry santosa

  1. Tragedi Gagalnya “Kantin Kejujuran”

    Masih ingat Kantin Kejujuran? Ini cerita jadoel, namun masih layak kita renungkan, bagaimana sistem pendidikan tidak berdaya hanya untuk menerapkan hal sederhana berupa Kantin Kejujuran dengan aset 1jt – 1.5 jt. Program ini sejatinya baik, namun mendidik kejujuran tidak bisa sendirian, dia perlu terintegrasi dengan keteladanan lingkungan dan pemimpin dalam semua level.

    Program ini dilaunching Oktober 2008, sejak itu banyak kantin kejujuran didirikan di SMA (sekolah menengah atas) dan sekolah setingkat SMA di seluruh Nusantara. Kantin Kejujuran ini adalah program Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kegiatan Gerakan Aksi Langsung Antikorupsi Sejak Dini.

    Kantin ini merupakan bentuk pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Data hingga Desember 2008, jumlah kanjur di Indonesia ada 2.711. Dengan semangat yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendirikan kanjur di sejumlah lokasi. Di kanjur atau warjur, kejujuran pembeli sungguh diuji.

    Bentuknya relatif sederhana, berupa lemari kaca terdiri dari tiga sekat horizontal. Di setiap sekat dipajang aneka rupa makanan kecil, seperti cokelat dan wafer cokelat, aneka permen, serta alat-alat tulis, seperti buku, bolpoin, penggaris, dan pensil.

    Tak seperti kantin lain, di kanjur atau warjur tak ada penjual yang menjaga dan melayani pembeli. Harga barang yang dijual hanya ditunjukkan dengan sepotong kertas yang diletakkan di tiap-tiap barang.

    Namun dalam rentang 3-6 bulan pendiriannya, 80% Kantin Kejujuran ini mengalami defisit besar alias bangkrut alias digasak tanpa dibayar oleh para siswa.

    Para kepala SD mengatakan, lebih baik ditutup daripada bangkrut, sebab murid-murid asal main ambil saja dan tidak bayar. Memang siswa tidak mutlak salah, sebab awalnya tidak ada sosialisasi, sehingga mereka berpikiran semua barang yang dipajang di kantin kejujuran gratis.

    “Tingkat kesulitan menanamkan kejujuran bagi siswa SD memang menjadi kendala, namanya anak-anak, dikira gratis, sebab tidak ada orang atau petugas kantin yang menunggu mereka ambil saja” tutur sejumlah kepala SD di kota Bekasi.

    Jangankan di tingkat SD, pada jenjang SMP dan SMA saja sudah banyak yang tutup. Barangnya habis, tapi uangnya tidak kelihatan, berarti tidak jujur, apakah mungkin semua siswa dihukum atau diinterogasi. Menanamkan kejujuran itu sejak dini memang cukup baik, tapi jangan dadakan seperti pembukaan kantin kejujuran, ujar seorang kepala SMP.

    Menurut para pendidik itu, bahwa program kejujuran diarahkan ke sekolah, tapi tingkat korupsi merajalela di mana-mana. Ini benar-benar pengalibian situasi, padahal bila arahnya ke siswa bukan kejujuran yang ditanamkan, tetapi ahlak, moral dan budi pekerti. Pelajaran ini sudah merangkum di dalamnya kejujuran. Dahulu ada pendidikan moral pancasila, sekarang diganti dengan PPKn, kemudian dahulu ada pendidikan budi pekerti, sekarang malah dihapus.

    Berikut saya kutip ulasan pak Satria Dharma dari Ikatan Guru Indonesia:
    (http://satriadharma.com/index.php/2009/01/01/kantin-kejujuran-versus-prinsip-3-2-1/)

    ….mari kita membayangkan sebuah kantin sekolah yang sungguh ideal dimana setiap siswa dan guru adalah mahluk-mahluk jujur belaka dimana jika mereka masuk ke kantin sekolah, yang biasanya dijaga oleh istri Pak Bon dengan mata elangnya, tapi yang satu ini tidak dijaga siapa pun kecuali sejumlah malaikat berstatus volunteer yang tidak terlihat dan mendapat tugas khusus untuk mencatat siapa-siapa saja siswa dan guru yang mungkin belum kaffah kejujurannya. Tapi kalau mau ngemplang ya silakan saja. Hebat kan!

    Para pembeli di kantin ini tentunya, diharapkan, adalah para siswa dan guru yang memasuki kantin dengan penuh keimanan di dada dan juga harus menguasai matematika (minimal aritmatika dasar penambahan dan perkalian) agar tidak keliru dalam membayar sejumlah uang sesuai dengan makanan, minuman, dan camilan yang mereka konsumsi serta berapa kembaliannya. Tak ada istri Pak Bon dengan mata elang dan kejeniusan aritmatiknya yang akan menghitungkan berapa uang yang harus kita bayar untuk makanan dan minuman yang kita kudap (atau mengingatkan siapa-siapa yang ngeloyor begitu saja tanpa membayar seolah masih sanak famili dari Pak Bon pemilik kantin). Di kantin jenis ini diharapkan siswa tidak menerapkan Prinsip 3-2-1 yang biasanya mereka terapkan di kantin reguler.

    Apa itu Prinsip 3-2-1? Mohon jangan membayangkan ini sebagai strategi atau formasi tim LA Lakers karena prinsip ini berbunyi “Makan 3, Ngaku 2, Bayar 1”. Ini adalah semacam kredo siswa-siswa ‘mbeling’ yang mungkin ada di setiap sekolah yang kalau makan di kantin sekolah selalu berusaha untuk menerapkan prinsip ekonomi yang mulia dan agung ‘dengan usaha sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya’, atau prinsip kreditor klas internasional yang berbunyi “Kalau bisa ngemplang kenapa harus bayar? Apa kata dunia…?!”.

    Jadi kalau mereka masuk ke kantin mereka akan makan seenaknya dengan cepat (kalau bisa tanpa mengunyah) dan membayar seenaknya pula. Mereka adalah para ‘kreditor’ berdarah dingin yang tidak perduli apakah dengan tindakan mereka tersebut akan membangkrutkan Pak Bon pemilik kantin atau tidak. Mereka juga tidak segan datang berombongan dengan kecepatan kilat dan kerjasama yang rapi untuk menghabiskan kudapan yang tertata rapi di meja kantin sekolah.

    Dengan semangat “Vini, Vidi, Vici” mereka membuat penunggu kantin terbengong-bengong melihat betapa pisang goreng yang semula sudah dihitung baik-baik ada dua puluh biji tapi kemudian uang yang masuk ke kotak kas cuma senilai lima biji! Tak ada gunanya berdebat dengan siswa-siswa ‘berdarah dingin’ ini karena sulit untuk membuktikan siapa makan apa dan berapa banyak. Mereka akan saling melindungi bak mafioso Italiano. Paling-paling Pak Bon akan menyimpan dendamnya diam-diam seperti biasanya dan bermimpi suatu saat jadi kepala sekolah. Kalau saja dia punya kekuasaan seperti kepala sekolah mungkin siswa-siswa mbeling tersebut sudah ia pecat dari sekolah biar hidupnya ‘ngere’ semua. Kok ya tega-teganya mereka merusak perekonomian mereka yang begitu labil tersebut!

    Jadi siswa-siswa ini memang perlu diajari soal kejujuran agar kalau mereka kelak jadi anggota masyarakat yang terhormat mereka tidak lagi berusaha ngemplang dan sabet sana-sini. Indonesia sudah kebanyakan koruptor dan something has to be done. Pelajaran kejujuran itu harus dimulai dari sekolah dan ide tentang ‘Kantin Kejujuran” tersebut sungguh menarik. Begitu menariknya sehingga dengan cepat ide ‘Kantin Kejujuran’ ini diadopsi di mana-mana dan dianggap sebagai sebuah solusi untuk mendidik manusia-manusia Indonesia yang terkenal ‘ndableg pol’ dalam soal korupsi.

    Ide ini berhasil entah dimana, diberitakan dengan penuh gegap gempita, dan dianggap sebagai sebuah cara yang sangat tepat untuk mendidik siswa agar kelak tidak tumbuh menjadi koruptor seperti bapaknya. Untuk itu siswa harus diajari untuk bersikap jujur, tidak boleh ngemplang di kantin, tidak boleh kucing-kucingan dengan Bu Bon bermata elang, dan yang penting diberi kepercayaan bahwa mereka, para anak-anak penerus generasi bangsa tersebut, pastilah bisa lebih jujur ketimbang bapaknya yang koruptor. “Beri aku sepuluh pemuda dan akan aku guncangkan dunia” begitu kata Sukarno dulu. “Beri aku sebuah kantin dan akan aku ubah mereka menjadi anak-anak yang jujur dan beriman belaka” mungkin ini kalimat turunannya. “Kantin Kejujuran” adalah ide yang sungguh original dan brilian untuk mengubah nasib bangsa yang terpuruk gara-gara korupsi yang sudah dianggap sebagai ‘gawan bayi’! (Paling tidak pada saat dicetuskan dan dibayangkan).

    Tapi saya sungguh tidak bisa menahan geli ketika muncul berita tentang bangkrutnya sebuah kantin Kejujuran di SMAN Tulungagung yang diresmikan oleh Pak Bupati! Kantin kejujuran SMUN 01 Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang di-launching 20 hari lalu bangkrut. Pasalnya, modal awal yang disediakan panitia dan diharapkan bisa mencegah prilaku korupsi sejak dini tak kembali.

    Realita ini membuat pihak sekolah memutuskan menutup sementara kantin kejujuran. Salah satu siswa kelas III IPA menuturkan, tidak sedikit dari teman-temanya yang sengaja mengambil untung dalam proyek yang disponsori Kejaksaan itu. Siswa yang tidak jujur dengan leluasa mengambil makanan dan minuman tanpa mau membayar. “Kalaupun membayar, biasanya oknum siswa ini mengambil kembalian uang yang tidak sesuai” lanjutnya. Modal awal sebesar Rp1.500.000, saat ini tinggal Rp. 90.000. Akibatnya kantin kejujuran ini harus ditutup untuk sementara untuk waktu yang tidak ditentukan. Mungkin harus menunggu program ‘bail-out’ dari Pak Bupati.

    Sekedar diketahui, kantin kejujuran SMUN 01 Boyolangu ini diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi sedunia. Selain Kejaksaan dan muspida setenpat, Bupati Tulungagung Heru Tjahjono beserta seluruh jajarannya menyempatkan hadir dalam acara ini. Baca http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/29/1/177767/kantin-kejujuran-tulungagung-bangkrut

    Tidak sesuai harapan? Bagi saya it’s so predictable! Menurut saya sungguh naif jika Pak Bupati dan para muspida berharap akan menuai sukses dengan mudahnya. Mungkin mereka berpikir masalah kejujuran bagi siswa sekolah adalah masalah membalik tangan. Mungkin beliau-beliau ini berpikir bahwa para siswa mbeling akan keder dengan ‘malaikat pencatat amal’ yang tidak kelihatan. Sungguh menggelikan harapan ini. Mereka lupa bahwa kejujuran, dan nilai-nilai luhur lainnya, butuh keteladanan lebih dahulu utamanya dari bapak-bapak mereka yang punya ide.

    Para pejabat ini mungkin tidak sadar bahwa mereka berhadapan dengan anak-anak mafioso yang selama ini tidak gentar menghadapi Pak Bon dan tim auditornya. Jadi jelas mereka tidak akan menggubris konsep ‘malaikat.pencatat amal baik dan buruk’ yang tak nampak dan tak mampu berbuat apa-apa selain mencatat itu. Di tangan para siswa berprinsip 3-2-1 inilah nasib Kantin Kejujuran ditentukan. Selama Pak Bupati belum meneken ‘Pakta Perdamaian’ dengan para begundal ini maka jangan harap bendera “Kantin Kejujuran” akan berdiri tegak. Berapa pun modal Pak Bupati yang akan dikucurkan pada proyek mulia ini, insya Allah akan lari ke laut.

    Saya jadi ingat bahwa saya sendiri dulu juga sesekali ngemplang di kantin Pak Bon padahal dari rumah sudah dibekali keimanan cukup banyak oleh orang tua (kecuali mereka lupa membekali uang saku). Saat itu bersekolah memang sulit. Boro-boro uang saku, lha uang transport saja kita tidak punya kok! Ke sekolah saja saya sering jalan kaki yang jaraknya 8 km dari rumah. Bayangkan laparnya perut terutama setelah pelajaran olahraga yang membakar sisa-sisa lemak yang menempel di tubuh kurus saya. Seandainya ada ‘kantin kejujuran’ saat itu, insya Allah akan saya sambut dengan sangat gembira.

    Jadi ketika perut tak bisa saya ganjal dengan keimanan seberapa pun besarnya dan tak ada teman yang ngajak ditemani makan di kantin maka saya terpaksa ‘ngutang tidak bilang-bilang’ sama Pak Bon. Sambil mengunyah pisang goreng dan ‘ote-ote’ saya tak lupa melayangkan sebuah doa dengan khusuk agar Pak Bon sekeluarga rahimakumullah selalu mendapatkan limpahan rejeki dan tidak bangkrut oleh ulah saya yang mempraktekkan Prinsip 3-2-1 tersebut.

    Saya tentu tidak bisa mengharapkan bahwa Pak Bon akan mendapatkan ‘bail-out’ dari sekolah jika bangkrut. Kalau Pak Bon bangkrut kemana lagi saya akan menggantungkan harapan akan sepotong dua potong kudapan gratis pengganjal perut lapar sialan saya ini. Alhamdulillah! Nampaknya doa saya cukup diterima oleh Tuhan karena ternyata kantin mereka tetap buka meski tidak mencatat kemajuan dan mereka tetap tidak bisa buka franchise di sekolah lain.

    Selain kasus siswa melarat dan kurang iman seperti saya ada juga para gerombolan pengemplang profesional yang meski berasal dari keluarga baik-baik dan dapat uang saku cukup besar dari orang tua mereka tapi menganggap ngemplang di kantin semacam tantangan yang menggairahkan. Mereka menganggap ‘Prinsip 3-2-1’ ini semacam hobi yang perlu dikembangkan dan dilombakan antar mereka sendiri. Mereka ini jauh lebih berbahaya karena benar-benar berdarah dingin alias Raja Tega. Saya sering bergidik membayangkan betapa besarnya dosa-dosa mereka. Semoga Tuhan mengampuni jiwa mereka.

    Jadi kalau “Kantin Kejujuran’ bangkrut menurut saya kemungkinannya jauh lebih besar ketimbang prosentase keberhasilannya. Selama masih ada orang-orang miskin yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, para gerombolan anak-anak liar yang belum berhasil dijinakkan, dan teladan lebih dahulu dari bapak-bapak mereka soal kejujuran maka ide “Kantin Kejujuran” tersebut hanya akan jadi olok-olok. Itu sama dengan undangan makan gratis bagi siswa-siswa tersebut. Ini seolah ada yang ulang tahun di kantin tersebut setiap hari.

    Metode ini juga belum akan efektif jika belum ada komitmen bersama dari semua pihak di sekolah untuk mensukseskannya. Semua pihak harus disadarkan dulu betapa pentingnya program ini dan siswa-siswanya perlu ditanamkan rasa takut akan konsekuensi perbuatannya. Jadi tidak bisa hanya dengan keinginan Pak Bupati dan Kejaksaan. Ini harus menjadi komitmen semua pihak. Dan itu yang susah.
    Komitmen? Makanan apaan itu? Bisakah Pak Bupati, para muspida, para pejabat, para guru, dan para orang tua lainnya juga menjaga komitmennya bahwa mereka juga akan menunjukkan contoh dan keteladanan bahwa mereka juga tidak akan ngemplang di ‘kantin kejujuran APBD’, ‘kantin kejujuran proyek’, ‘kantin kejujuran kasus’ dan ‘kantin-kantin kejujuran’ lainnya? Mereka harus menunjukkan bahwa mereka juga akan berusaha sama kerasnya dengan para siswa untuk melawan keinginan ngemplang mereka seperti selama ini. Tanpa contoh dan keteladanan maka berapa pun modal yang akan dibail-outkan ke kantin tersebut tetap akan hilang begitu saja.

    So, bagaimana? Masak Pak Bupati dan Kejaksaan mau nyerah begitu saja?! Malu dong! Jangan menyerah begitu saja menghadapi anak-anak ‘bermasalah’ ini. Perlu juga disadari adanya fakta beberapa siswa yang benar-benar tidak punya uang untuk membayar jajanan di kantin tersebut tapi rongrongan perutnya lebih menuntut sedangkan keimanan belum masuk betul ke hati.

    Saya usulkan agar ada buku catatan hutang bagi siswa yang benar-benar tidak bisa membayar saat itu. Minta mereka menuliskan berapa jajanan yang mereka makan dan tuliskan juga janjinya kapan akan dibayar. Meski ditulis ‘akan saya bayar kalau saya mbesok sudah kerjo’ ya biar saja. Bukankah itu juga bentuk latihan untuk menuju ‘kejujuran’?!

  2. ITS NOT ME

    Berapa banyak dari kita yang mengalami kisah seperti ini??

    Ia adalah salah satu mahasiswa terbaik di angkatannya. Mungkin yang terbaik.
    Setiap kali aku menyampaikan materi kuliah di jam-jam yang tidak bersahabat,
    yakni antara pukul 13.00 hingga 17.00, ia selalu mengikuti dengan antusiasme
    tinggi.

    Ia mendapatkan nilai A untuk semua mata kuliahku. Begitu juga dengan
    sebagian besar mata kuliah yang lain. Tak ada satupun nilai C. Skripsinya
    tergolong materi yang berat, berhubungan dengan perilaku enzimatik dari bakteri untuk menguraikan protein ikan.

    Menurut cerita temannya sesama mahasiswa, ia sudah ada di lab sejak jam 6 pagi, dan tak jarang pulang setelah pukul 8 malam.

    Hasilnya, tentu saja, nilai A. Kalau tidak salah ingat hanya ada 3 mahasiswa
    yang mendapatkan nilai A untuk skripsi di angkatannya. Perguruan tinggi kami
    memang mensyaratkan bahwa nilai A hanya akan diberikan kepada skripsi yang layak untuk dimuat di jurnal.

    Singkat kata, secara akademik, mahasiswiku ini hebat.

    Ketika lulus, segera saja ia ditawarkan untuk menjadi staf pengajar di
    almamaternya. Ia menolaknya. Ia juga dipromosikan oleh perguruan tinggi kepada sejumlah perusahaan makanan ternama. Iapun menolaknya. Ah, kupikir ia mungkin meneruskan usaha orang tuanya. Suatu kali aku chat dengannya. Kutanyakan kabarnya, dan kutanyakan apa aktivitasnya. Jawabannya sungguh di luar perkiraan.

    Saya sekolah lagi pak. Sekolah piano, katanya. Kutanya mengapa. Lalu
    berceritalah ia. Menjadi seorang pemain piano profesional adalah cita-citanya
    sedari kecil. Kuliah di Food Technology adalah untuk memenuhi keinginan orang
    tuanya yang sangat ia sayangi. Ia tidak cukup tertarik dengan bidang ini. Ia
    bilang, keinginan orangtuanya sudah ia penuhi dan inilah saatnya ia mengejar
    mimpi-mimpi masa kecilnya.

    Sungguh aku tertegun. Ketekunannya semasa kuliah sama sekali tak menunjukkan bahwa ia sesungguhnya tak meletakkan hatinya di sana. Anak ini, sungguh luar biasa. Untuk sesuatu yang tak sepenuhnya disukainya, ia sanggup menunjukkan kesungguhan dan hasil yang dahsyat, apakah lagi untuk sesuatu yang menjadi panggilan jiwanya.

    Aku yakin ia akan menjadi pianis yang hebat suatu hari nanti.###

    Berapa banyak anak2 yang menjadi korban obsesi orang tuanya?? Hanya sedikit dari mereka yang kemudian “bertahan” dengan passion dan talentanya, setelah sekian lama dipaksa untuk menjadi “bukan dirinya”…🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: