akhirnya pendidikan itu….

Kriminalisasi Pendidikan

Ketika pendidikan nasional yang falsafahnya memanusiakan,
membudayakan, dan mengindonesiakan menghasilkan yang sebaliknya, di
situ terjadi kriminalisasi pendidikan.

Atas nama pendidikan, kita menghasilkan realitas antipendidikan.
Karena itu, seperti mengingkari konstitusi, yang muncul justru
tragedi Cliff Muntu dalam bentuk yang morbid; mewujudkan
kriminalisasi in optima forma.

Kriminalisasi pendidikan

Kriminalisasi pendidikan terjadi jika manusia—perumus kebijakan dan
pengelola pendidikan—menangani amanah dengan sikap yang salah.

Kesalahan terjadi ketika yang dipercaya menangani pendidikan
ternyata tidak peduli falsafah tentang hakikat manusia, realitas
kehidupan, dan bagaimana “ilmu sekolah” dapat berdampak positif
dalam peradaban manusia.

Pandangan yang mendasari perilaku pendidik tak dibenarkan dogmatis
atau spekulatif. Bahkan tidak cukup hanya dengan common sense.
Indikator keberhasilannya bukan pada target, melainkan pada makna.
Peserta didik adalah manusia, bukan angka.

Tidak seorang pun memiliki hak moral berpretensi sebagai pendidik
hanya karena kedudukannya dilindungi kekuasaan. Ketika birokrat
tampil sebagai pendidik, ia harus menjadi personifikasi nilai
kehidupan yang diperjuangkan. Jika tidak, ia hidup dalam kepalsuan,
kalau bukan kemunafikan.

Birokrat sebagai pengelola tidak berhak memaksakan norma kehidupan
kepada orang lain karena ini merampas kedaulatan eksistensial.
Posisi tidak langsung terkait esensi pendidikan. Tetapi itulah pola
yang dilegitimasi. Seketika memperoleh kekuasaan manajerial,
seketika itu pula ia mendadak menjadi ahli pendidikan. Dari situ
berkembang kondisi yang menciptakan kriminalisasi. Untuk tampil
sebagai pendidik, ia harus lebih dari birokrat. Pendidik adalah
pemegang amanah, dan mendidik berarti melaksanakannya sebagai
ibadah.

Kriminalisasi terjadi kapan saja dan dapat berdampak kepada siapa
saja. Karena “pendidikan” menjadi semu, dampaknya sama: sedikitnya,
pencerdasan yang membodohkan. Pendidikan menjadi peristiwa tanpa
makna.

Presiden Yudhoyono merujuk kasus IPDN sebagai puncak gunung es.
Sebenarnya, bukan hanya satu. IPDN “kebetulan” puncak yang dramatis.
Masih banyak yang potensial berdampak destruktif dan tidak kurang
dramatis. Semua mencuat dari gunung yang sama: panas dan ganas.

Sejak konstitusi mengamanahkan pencerdasan kehidupan bangsa, secara
instan kita percaya telah menjadi bangsa cerdas. Praktis, tidak ada
lagi yang hirau merumuskan rujukan cerdasnya dan berbudayanya
bangsa. Karena itu, kasus guru yang diketahui gemar menyepak murid,
tetapi berdalih tidak bersalah karena menganggap metode primitif itu
wajar dan sudah membudaya, memenuhi kriteria sebagai kriminalisasi.

Banyaknya anomali dunia pendidikan mengindikasikan kita telah salah
sasaran. Kita ada di dalam tirani memecahkan kesalahan dengan
kesalahan, rabun membedakan mana yang batil dan yang hak. Kita
merasa maju. Tetapi, apakah alasan waras yang dapat digunakan untuk
menyimpulkan bahwa pencapaian pendidikan kita menggembirakan? Apakah
kita berjalan di tempat, tidak berjalan, mundur, atau semakin
mundur? Kita mulai ragu.

Tingkat kecerdasan kita stagnan, jika tidak semakin rendah. Ketika
esensi pendidikan kita tertantang, yang kita ributkan adalah
mengobok-obok sekolah. Ketika dunia mengembangkan ilmu mutakhir,
kita mempertahankan ilmu jahiliyah. Baru kemarin, kita masih melihat
dominasi ilmu santet yang mengancam Presiden Bush bila berani ke
Indonesia.

Ilmu santet tidak pernah masuk kurikulum, apakah itu Kurikulum
Berbasis Kompetensi atau lainnya. Tidak ada kurikulum yang dapat
mencegah tetap suburnya ilmu santet, dan tumpukan pengetahuan abad
kegelapan. Tanda-tanda ketidakcerdasan merajalela. Kalau kurikulum
tidak mencerdaskan, lalu mengapa dipertaruhkan?

Tiga orde politik

Tiga orde politik (Lama, Baru, Reformasi) yang lahir dari sumber
konstitusi yang sama, tetapi dengan determinasi saling
menghancurkan, menghasilkan sejarah kehancuran.

Orde Baru yang menentang Orde Lama justru melembagakan kemerosotan
secara sistemik, didukung kekuasaan doktriner antipedagogis.

Orde Reformasi (apanya?) masih belum mampu mengubah titik nadir
menjadi titik balik. Titik nadir masih menukik tajam. Apakah konsep
reformatif orde ini mengenai metafisika kemanusiaan, epistemologi,
dan aksiologi? Tidak jelas, kalau ada.

Kini, masyarakat memerkarakan pemerintahnya sendiri karena menilai
tidak aspiratif, tidak kompeten, dan kurang komitmen! Sebanyak 34
menteri yang bergiliran mengelola pendidikan dalam waktu 62 tahun
telah gagal muncul sebagai kekuatan yang sama-sama dijiwai amanah
konstitusi. Bukan karena semuanya tidak kompeten dan tidak peduli.
Sebaliknya, banyak di antara mereka amat pantas mengelola pendidikan
karena memiliki pemahaman dan komitmen kuat.

Namun, itu menjadi tidak berarti karena menteri yang tersisa lebih
tertarik pada pragmatisme politik masing-masing, tidak pada masa
depan bangsa. Antara Ki Hajar Dewantoro yang politikus nasionalis
dan Bambang Sudibyo yang sarjana akuntansi tidak mungkin terbentang
benang merah pendidikan menuju masa depan yang jelas dan bernilai
untuk dibela. Jika pencapaian pendidikan hanya begini, ini
kriminalisasi dalam skala nasional.

Depdiknas menyikapi kemerosotan pendidikan dengan sebuah Renstra dan
mengiklankan besar-besaran, “Capaian Renstra Depdiknas
Menggembirakan”.

Apa keluarbiasaannya sehingga diiklankan? Apakah karena berbagai
target tahun ini melampaui target tahun lalu? Itu penting. Tetapi
itu sudah seharusnya, dan biasa.

Jika Depdiknas bukan departemen persekolahan, apa konsepnya tentang
pendidikan berpredikat nasional? Mengapa mengutamakan target
sampingan, seperti sekolah bertaraf internasional, sekolah persiapan
pemenang Nobel, sekolah menjadi badan hukum pendidikan, sekolah
penghasil insan kamil yang kompetitif, atau sekolah dengan
pengaturan bos?

Apakah prioritas pendidikan sesempit dan sedangkal target itu?
Bagaimana dengan masalah fundamental dehumanisasi, dekulturisasi,
dan deindonesianisasi! Atau, memang tidak penting dibandingkan
realisasi badan hukum pendidikan yang kontroversial, standardisasi
setengah jadi, ujian nasional yang kian konfliktif, dan obsesi
berkompetisi yang tidak meyakinkan?

Lima puluh tahun dari sekarang, saat seluruh bangsa telah lengkap
dicerdaskan melalui strategi dan standar UN, apa yang pasti terjadi?
Jika konsep yang salah itu diteruskan, tak mustahil jutaan anak
bangsa, sepi tetapi pasti, akan terbunuh sebelum mati.
Kegairahannya, potensinya, aspirasinya, hak pribadinya, semua akan
teratrofi oleh UN. Kalau ini bukan kriminalisasi pendidikan, lalu
apa?

Oleh Winarno Surakhmad
Mantan Rektor IKIP Jakarta; Ketua Forum Profesional Pendidikan
Regional

Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/02/opini/3486015.htm

About rhayent23ukm

orang biasa yang mencoba menjadi orang yang luar biasa

Posted on March 1, 2013, in pernak pernik. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: